Text

Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Kebijakan Publik

---

Pemberdayaan, dewasa ini telah menjadi program nasional melalui PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat), sehingga tidak satupun SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) yang tidak memiliki program/kegiatan pemberdayaan masyarakat. Bahkan, di seluruh provinsi, dan kabupaten/kota, perlu dibentuk instansi khusus yang bernama Badan/Kantor Pemberdayaan Masyarakat.

Demikian juga di dalam struktur pemerintah desa/kelurahan, juga dibentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/LPMK). Tidak cukup di situ, di kalangan dunia-usaha, baik BUMN/Swasta, juga ada kewajiban melakukan pemberdayaan masyarakat melalui program tanggungjawab sosial dan lingkungan dalam bentuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) di BUMN, maupun CSR (Corporate Social Responsibility) di kalangan Swasta.

Tetapi, kenyataan menunjukkan bahwa praktik pelaksanaan pemberdayaan masyarakat seringkali jauh meleset dari konsepnya. Pemberdayaan menjadi lebih "memperdayai", upaya pengembangan kemandirian masyarakat justru lebih cenderung melestarikan ketergantungan masyarakat kepada beragam bentuk bantuan, pinjaman lunak, modal bergulir, dll. Lebih ironisnya, program/kegiatan pemberdayaan masyarakat tidak sedikit yang dijadikan ladang manipulasi dan korupsi.

Buku ini diterbitkan dengan harapan dapat dijadikan acuan bagi semua pihak, baik aparat birokrasi, politisi, akademisi, praktisi/fasilitator maupun pemerhati/pengamat kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam kaitannya mendukung kebijakan pemerintah dalam perspektif kebijakan publik.

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

ST 301 MAR p c.1

Penerbit

Bandung : CV. Alfabeta., 2015

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

9.79E+12

Klasifikasi

301

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

-

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar